BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Sebagai suatu Dinas yang menangani masalah Penanganan Kebakaran yang senantiasa dipengaruhi oleh banyak faktor  yang bersifat strategik yaitu kondisi dan situasi yang serba berubah dengan cepat maka keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu komponen penting bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menjawab sekaligus bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien terhadap Penanggulangan Kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro  sebagai  salah  satu  instansi  pemerintah  daerah  sesuai dengan    bidang    tugasnya    membantu    Kepala    Daerah    dalam penyelenggaraan  pemerintah  di  bidang  Penanggulangan  Kebakaran, berkewajiban  juga  menyusun  rencana  strategis.  Dengan  demikian diharapkan  agar  dapat  menentukan  arah  perkembangan  dalam meningkatkan    kinerjanya,    yang    mampu    menjawab    tuntutan perkembangan  lingkungan  strategis  baik  lokal  regional,  nasional, maupun global.

Rencana  strategis  yang  disusun  merupakan  langkah  awal untuk   melaksanakan   mandat   tersebut   di   atas,   yang    dalam penyusunannya  perlu  melaksanakan  analisis  terhadap  lingkungan baik   internal   maupun   eksternal   dan   merupakan   langkah   yang penting  dengan  memperhitungan  kekuatan  (strenghts),kelemahan (weakness),  peluang  (opportunities),  dan  tantangan  (threats)  yang ada.  Rencana  ini  merupakan  suatu  proses  yang  berorientasi  pada proses  dan  hasil  yang  ingin  dicapai  dalam  kurun  waktu  lima  tahun kedepan,  dengan  tetap  memperhatikan  potensi  yang  ada  baik sumberdaya    manusia    maupun    sumberdaya    alam,    kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Dengan  telah  ditetapkannya  Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018, maka secara sinergi pula Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro  berkewajiban   untuk   menyusun   Rencana Strategis  Perangkat Daerah  (Renstra-PD)  2013 -2018.  Sebagaimana  tersebut dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi  Perangkat  Daerah  serta  berpedoman  kepada  RPJM  Daerah dan bersifat indikatif.

Namun dengan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan yang dikenal dengan “good governance”. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi seiring berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di sisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ini antara lain diwujudkan dalam perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kabupaten Bojonegoro, yang mana perubahan tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2016 dan efektif dilaksanakan pada awal tahun 2017. Perubahan OPD ini melahirkan OPD baru yakni Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro, yang sebelumnya Pemadam Kebakaran masuk dalam Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Untuk itu dalam perencanaan pembangunan kedepan maka diperlukan  suatu  Revisi Rencana  Strategis  menyesuaikan perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, yang lebih konseptual,  realistis  serta mengacu  pada  arah  dan  kebijakan  pembangunan  yang  tertuang  dalam dokumen perencanaan formal baik tingkat kabupaten, propinsi, maupun nasional. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran ini tetap didukung oleh visi dan misi merupakan salah satu upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Penanganan Kebakaran di Kabupaten Bojonegoro. Dengan  tersusunnya Rencana Strategis   Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro, diharapkan dapat disusun  tahapan pencapaian hasil yang menyesuaikan kepada bentuk OPD baru dan lebih memberikan komitmen dan orientasi  target  serta  sasaran  pada  masing-masing kegiatan.

1.2.   LANDASAN HUKUM

Landasan  hukum  yang  digunakan dalam  pembuatan  Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara (Lembaran  Negera  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang   Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2007  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah;
6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan  Pemerintah  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.16 Tahun 2009 tentang Standard Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran.

1.3.   MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro dimaksudkan sebagai upaya untuk menyusun pedoman kerja jangka menengah Proteksi Kebakaran Kabupaten Bojonegoro melalui peningkatan efektivitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan estimasi pengadaan peralatan beserta kelengkapannya. Dengan adanya Rencana Strategis maka upaya atau tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat diprogramkan secara sistematis dan berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro, bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan fungsi serta tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro dalam kerangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro, antara lain:

1. Memberikan arah pedoman dan kebijakan bagi seluruh personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan.
2. Menjadikan pedoman arah kebijakan dalam menetapkan anggaran untuk tahun selanjutnya dalam menyusun APBD Kabupaten Bojonegoro.
3. Mempermudah   pengendalian   kegiatan   serta   melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi dan monitoring kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Memberikan    informasi    kepada    pemangku    kepentingan (stakeholder) tentang rencana pembangunan tahunan.
5. Memberikan kerangka dasar dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, serta sumber  daya aparat petugas pemadam kebakaran.

1.4.   SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika naskah Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro 2017 - 2018 disusun, sebagai berikut:

Bab I       Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang,  Landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan Rencana Strategis Dinas Pencegahan dan Penanggalangan Kebakaran Kabupaten Bojonegoro dengan dokumen Perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

Bab II      Gambaran Pelayanan OPD

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

Bab III     Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV    Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Bab  ini  memuat  visi  dan  misi  OPD,  tujuan  dan  sasaran jangka menengah OPD, strategi dan kebijakan OPD.

Bab V     Rencana   Program   dan   Kegiatan,   Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini menjabarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah  dan  dilengkapi  dengan  rencana  sasaran  yang  hendak dicapai, tujuan dan Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro.

Bab VI    Indikator  Kinerja  OPD  yang  Mengacu  Pada  TujuandanSasaran RPJMD

Bab ini memuat penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikator pendanaan dan sumbernya dalam periode lima tahunan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 – 2018.

Bab VI    Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pemadam Kebakaran berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di  bidang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kebakaran,  yang secara struktural bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi Struktur dan Organisasi

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran dan tugas pembantuan.  

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan  kebijakan di bidang  Ketenteraman dan  Ketertiban Umum serta  Perlindungan Masyarakat pada  Sub  Urusan   Kebakaran;
2. pelaksanaan    kebijakan   di   bidang    Ketenteraman   dan   Ketertiban Umum  serta  Perlindungan Masyarakat pada  Sub  Urusan  Kebakaran;
3. pelaksanaan   evaluasi   dan   pelaporan  di  bidang   Ketenteraman  dan Ketertiban  Umum  serta   Perlindungan  Masyarakat  pada   Sub  Urusan Kebakaran;
4. pelaksanaan     administrasi    dinas     di    bidang     Ketenteraman    dan Ketertiban Umum  serta   Perlindungan  Masyarakat  pada   Sub  Urusan Kebakaran; dan
5. pelaksanaan   fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati   terkait   dengan tugas  dan  fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi :
3. Sub Bagian  Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
4. Sub Bagian Program dan Laporan;
   1. Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Partisipasi Masyarakat, membawahi:
5. Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat;
6. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
7. Seksi Pengembangan;
   1. Bidang  Bidang Pemadaman, membawahi :
8. Seksi Operasi Pemadaman;
9. Seksi Investigasi;
   1. Bidang Bidang Penyelamatan, membawahi :
10. Seksi Penyelamatan dan Pertolongan;
11. Seksi Sarana Prasarana dan Peralatan.
    1. UPTD.
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOJONEGORO

2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1.Susunan Kepegawaian

a.Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

b. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

c.JumlahPegawai BerdasarkanKepangkatan danGolongan

d. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Jabatan Fungsional Umum

Perlengkapan yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro adalah sebagaimana terlihat dalam daftar inventaris dibawah ini:

A.PERLENGKAPAN KANTOR

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis OPD periode sebelumnya, dijabarkan dalam tabel 2.1. Sedangkan anggaran dan realisasinya dari Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dijabarkan dalam tabel 2.2.

Disampaikan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran sebelum tahun 2017 merupakan bagian dari Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro. Setelah adanya perubahan SOTK, maka Dinas Pemadam Kebakaran menjadi OPD tersendiri. Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro maka tahun 2017 dalam dokumen RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro yang kami sampaikan merupakan pencapaian kinerja Pemadam Kebakaran saat masih bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran KabupatenBojonegoro

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan penyajian Tabel. 2.1, dapat digambarkan potensi pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, sebagai berikut :

Capaian Target Pelayanan dan Kesenjangan/Gap Pelayanan

2.4 TANTANGAN  DAN  PELUANG  PENGEMBANGAN  PELAYANAN SKPD

2.4.1. TANTANGAN

Dinas Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro. Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma Penangulangan Kebakaran dari responsif ke preventif.  Tantangan berikutnya adalah dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP) dan standard internasional time response 15 menit sampai TKP perlu meningkatkan sarana dan prasarana khususnya sarana pos wilayah pemadam kebakaran.

2.4.2. PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

1. Adanya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
2. Adanya Peraturan Daerah dan peraturan yang lebih tinggi tentang proteksi kebakaran terhadap bangunan dan gedung
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan tugas pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
4. Adanya aparatur pemadam kebakaran yang disiplin dan bertanggungjawab terhadap tugas untuk melayani masyarakat.

BAB III

ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

  3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
2. Tingkat kepedulian masyarakat  akan  arti pentingnya pencegahan dan penanggulan  kebakaran masih kurang;
3. Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang;
4. Masih  rendahnya  kerjasama  antara  instansi  terkait  dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam pembuatan IMB;
5. Belum terbentuknya Rencana Induk Penanggulangan Kebakaran Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran;
6. Kualitas dan kompetensi pegawai masih perlu ditingkatkan;

Beberapa aspek dalam lingkungan strategis yang diidentifikasi dapat faktor pendorongi kinerja organisasi dalam mewujudkan Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

1. Telah terjalinnya kerjasama dengan Instansi POLRI, Satpol PP, Palang  Merah  Indonesia (PMI) dan  PLN.
2. Meningkatnya    apresiasi    dan    partisipasi    masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagai salah satu keberhasilan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan.
3. Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli Api di setiap Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bojonegoro sebagai langkah preventif   kebakaran.
4. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih.
5. Membangun sinergitas dengan Forpimka dan pihak Kecamatan terkait dengan penanganan bahaya kebakaran.
6. Ketersediaan prasarana dan sarana penanggulangan dan penyelamatan kebakaran.
7. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat (pemilik bangunan umum) untuk kelengkapan sistem proteksi kebakaran) pada bangunan.
8. Pemerintah   yang   semakin   memperhatikan   kebutuhan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bupati  Bojonegoro  Terpilih  periode  Tahun  2013-2018,  mempunyai  Visi : “Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan Dan Energi Negeri Yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan”. 

Adapun penjabaran dari visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. a.  Bojonegoro Lumbung Pangan Negeri

Bermakna bahwa Bojonegoro adalah daerah penghasil pangan yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan terdepan dengan manajemen yang profesional. Bojonegoro sebagai lumbung pangan merupakan tempat penghasil, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan, dan perdagangan pangan dalam arti luas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan usaha produktif pengolahan hasil pertanian, serta penyediaan stok pangan secara berkelanjutan.

1. b.  Bojonegoro Lumbung Energi  Negeri

Bermakna bahwa Bojonegoro sebagai kabupaten yang memiliki kekayaan tambang migas mampu untuk mengelola sumber daya energy minyak dan gas bumi serta sumberdaya energy lainnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka untuk menopang kebutuhan energy nasional dan sebagai modal dasar dalam pembangunan.  Eksploitasi migas sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan di Bojonegoro didukung oleh ketersediaan teknologi, manusia, dan modal, dengan memperhatikan prinsip keadilan antar generasi.

1. c.  Produktif

Bermakna bahwa setiap sector kegiatan di Bojonegoro dilakukan dengan kemampuan maksimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Meskipun sektor migas Bojonegoro menjadi andalan nasional dan memberi sumbangan terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Bojonegoro, namun sektor – sektor lain seperti sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan perusahaan; serta jasa-jasa harus mendapatkan perhatian secara serius untuk bisa dipacu produktivitasnya dalam rangka meningkatkan pondasi perekonomian masyarakat Bojonegoro.

1. d.  Berdaya Saing

bermakna mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat  pemerintahan atau swasta, dilakukan atas dasar efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggidengan demikian setiap produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat bersaing, baik pada level lokal regional, nasional, bahkan internasional. Dengan berdaya saing, diharapkan Bojonegoro memiliki keunggulan  kompetitif  untuk memproduksi pangan, energi, jasa、perdagangan,  dan industri.

1. e.  Sejahtera

Bermakna bahwa pembangunan ditujukan bagi sebesar-besarnya untukkemakmuran, kebahagiaan, dan pemenuhan hak/pelayanan dasar serta perwujudan masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari pembangunan di Kabupaten Bojonegoro sehingga setiap kegiatandan produk pelayanan yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro harus bisa menciptakan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang sejahtera secara materiil dan non-materiil.

1. f.   Bahagia

Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan ditujukan agar masyarakat dapat mencapai kebahagian dengan memiliki suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan ketenangan, kesenangan, cinta, kepuasan atau kegembiraan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, komunikasi, hubungan dan interaksi sosial, kebudayaan, kebebasan demokrasi, optimisme, keterlibatan religious pekerjaan dan penghasilan yang layak, bahagia menerima, bahagia memiliki dan bahagia menghasilkan sehingga masyarakat Bojonegoro menjadi manusia yang produktif.

1. g.  Berkelanjutan

Bermakna bahwa pembangunan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Pembangunan dilaksanakan dengan mengelola sumberdaya yang ada secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya. Setiap tahapan pembangunan yang dilakukan akan memberikan pondasi dan kekuatan untuk pembangunan tahap berikutnya dengan kata lain pembangunan daya tahan dan  daya saing, terutama aspek sumber daya manusia, lingkungan hidup, modal sosial dan kehidupan demokratis.

Sedangkan misi Kabupaten Bojonegoro 2014-2018 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seimbang dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi pangan dan energi;
2. Mewujudkan Masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional;

Untuk  tercapainya  hal  tersebut  diatas,  perlu  ditingkatkannya  kompetensi  aparatur di internal agar pelaksanaan penanganan kebakaran menjadi lebih efektif dan efisien.

3.3   TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN

Sesuai dengan Lampiran  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 –2014, arah dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri mengacu pada rumusan RPJMN Tahun 2010-2014, telah ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan;   (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Dari kesebelas prioritas Pembangunan Nasional dimaksud, terdapat 5 (lima) prioritas yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri, yakni: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Infrastruktur; (4) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; serta (5) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik. Sejalan dengan penetapan 5 (lima) prioritas pembangunan tersebut, terdapat pula prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden Republik Indonesia.

Sedangkan untuk penanggulangan bencana kebakaran merupakan bagian dari prioritas ke 9 yakni Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, yang dalam Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Keterkaitan ini merupakan pendorong bagi pelaksanaan pelayanan  Dinas  Pemadam  Kebakaran Kabupaten Bojonegoro  kepada masyarakat. Untuk mewujudkannya  maka perlu  dijalin  kerjasama  yang  kondusif menentukan prioritas program dan kegiatan penanggulangan kebakaran yang disepakati bersama sehingga dapat  mendorong pengurangan resiko kebakaran dan perlindungan terhadap masyarakat.

3.4  TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana struktur pemanfaatan ruang Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan membagi wilayah Kecamatan dan Desa ke dalam beberapa kawasan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi struktur tata ruang Kabupaten Bojonegoro yang efisien dalam pemanfaatan ruang yang efektif dalam membentuk struktur-struktur pelayanan umum serta terpadu dan bersinergis dalam memanfaatkan semua potensi, baik potensi Sumber Daya Alam  (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dalam pemberdayaan masyarakat. 

Tata ruang wilayah terdiri dari beberapa aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur aparatur pemerintahan desa, yaitu :

1. Mempertimbangkan dan  memperhatikan wilayah dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-masing Kecamatan;
2. Memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kabupaten Bojonegoro;
3. Mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki oleh daerah dalam rangka pengelolaan potensi sumber daya alam dan lingkungan.

Dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlindungan  kepada  masyarakat sehingga aman dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pencegahan dan penanganan kebakaran yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan.

Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud diperlukan suatu komitmen yang terintegrasi dari stakeholder, secara bertahap dan berkesinambungan dilaksanakan sebagaimana RPJMD dan RPJPD dengan menggali dan memanfaatkan peluang   yang ada.

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan pelaksanaan program setiap tahun serta persepsi masyarakat, tokoh dan pakar, maka dapat disusun kelompok masalah dan makna strategisnya seperti pada uraian berikut :

1. Keterbatasan sarana prasarana, Pos Wilayah dan Kendaraan unit pemadam Kebakaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
2. Tingkat   kepedulian   masyarakat   akan   arti   pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang;
3. Kesadaran  pemilik  bangunan  untuk  melengkapi  bangunan dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang;
4. Belum  optimalnya  koordinasi,  sinergitas,  sinkronisasi  dan harmonisasi dalam kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, pembuatan IMB.
5. Pentingnya Rencana Induk Penanggulangan Kebakaran dan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran;

Permasalahan dalam jangka menengah diarahkan untuk dapat ditangani pada RPJMD Tahun 2013 – 2018, sedangkan permasalahan jangka panjang diarahkan dalam RPJPD.

Adapun isu strategis yang dapat diangkat dalam Rencana Strategis/RPJMD ini  dan  perlu  disiapkan  landasannya  bagi pembangunan kedepan, yaitu :

1. Peningkatan  sarana  prasarana  melalui  pembangunan  pos pemadam kebakaran serta pengadaan kendaraan unit tangki, pancar dan rescue;
2. Peningkatan  pengawasan  dan  pemeriksaan  bangunan  dan gedung yang dilandasi penegakan hukum;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Peduli Api yang ada di setiap Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bojonegoro sebagai langkah preventif   kebakaran.
4. Peningkatan  kerjasama  dengan  para  pemangku  kebijakan (stakeholder) dalam upaya pencegahan dan penanganan  kebakaran khususnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
5. Peningkatan   kualitas   sumber   daya   aparatur   Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro yaitu dengan meningkatkan keterampilan  petugas  pemadam  kebakaran  melalui pendidikan dan pelatihan atau kursus – kursus singkat guna mendukung tugas pokok dan fungsi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan dan sasaran  melalui strategi kebijakan dan program yang akan dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro selama kurun waktu Tahun 2017 - 2018 demi terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi pembangunan serta mewujudkan keterkaitan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha,  organisasi  non  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  lainnya untuk bersinergi dalam penanggulangan bahaya kebakaran sehingga korban dan kerugian akibat kebakaran bisa dihindari atau diminimalisir.

4.1. Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran

Visi  adalah  rumusan  umum mengenai  keadaan  yang  diinginkan pada  akhir  periode  perencanaan,  yang  mencerminkan  harapan  yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.

Adapun visi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro yakni : “Terwujudnya perlindungan masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran melalui pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang antisipasif dan responsif.”

Maka dari visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perlindungan masyarakat

Bermakna komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara (daerah) yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana (kebakaran) dan memperkecil akibatnya

1. Kebakaran/Bahaya Kebakaran

Bermakna suatu sesuatu yang benar-benar terbakar yang seharusnya tidak terbakar yang dibuktikan dengan adanya nyala api secara nyata, terjadi secara tidak sengaja, tiba-tiba serta menimbulkan kecelakaan atau kerugian

1. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Bermakna usaha menyadari atau mewaspadai akan faktor-faktor yang menjadi sebab munculnya atau terjadinya kebakaran dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan tersebut menjadi kenyataan.

1. Antispasif

Bermakna tanggap terhadap sesuatu yg sedang (akan) terjadi (kejadian kebakaran)

1. Responsif

Bermakna cepat memberikan respon atau tanggapan. Dalam hal ini dalam penanganan bahaya kebakaran.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Dinas Pemadam Kabupaten Bojonegoro, maka ditetapkan misi Dinas Pemadam Kabupaten Bojonegoro adalah :

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatnya penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat, tepat dan efisien.
4. Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran

Berdasarkan pernyataan visi dan pernyataan misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Meningkatnya kesiapsiagaan, pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Meningkatnya pelayanan dan operasional pemadaman kebakaran serta meminimalisir korban;
4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penanganan kebakaran secara mandiri.

Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka sasaran masing-masing tujuan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, disiplin dan kapasitas pegawai;
2. Terwujudnya upaya  penanggulangan kebakaran yang terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Terwujudnya sistem pemadaman kebakaran yang cepat, tepat dan efisian sehingga dapat meminimalisir korban;
4. Terwujudnya masyarakat yang mandiri dalam penanganan kebakaran.

4.3     Strategi Dan Arah Kebijakan

4.3.1 Strategi

Strategi Dinas Pemadam Kebakaran

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan proses perencanaan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan. Strategi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mendorong kegiatan perencanaan pada waktu yang akan datang melalui penetapan kebijakan dan program yang operasional. Strategi ini diharapkan dapat menjadi pedoman luas, memberikan arahan dan dorongan bagi setiap aktivitas Dinas Pemadam Kebakaran secara keseluruhan, sehingga dapat membentuk satu kesatuan gerak dan langkah bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan Visi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro.

Strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 – 2018 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya  aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro.
2. Meningkatkan keterampilan petugas pemadam kebakaran, melalui pendidikan dan pelatihan atau kursus – kursus singkat guna mendukung tugas pokok dan fungsi.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam usaha pencegahan dan penanganan kebakaran dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
5. Mengembangkan kerjasama lintas program, lintas OPD dan lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kebakaran.
6. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan kebakaran berdasarkan rencana strategik yang terkoordinasi, sinkronisasi dan tepat sasaran.
7. Melaksanakan disiplin dan integritas serta menjunjung tinggi motto ”PANTANG PULANG SEBELUM PADAM”

4.3.2. Arah Kebijakan

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro pada program Penanganan Kebakaran di Kabupaten Bojonegoro, beberapa kebijakan antara lain :

1. Keterpaduan program dan anggaran, peningkatan kelembagaan, sarana dan prasarana;
2. Mengembangkan    pos    wilayah pemadam    kebakaran    beserta sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan kebakaran guna menunjang pelayanan masyarakat.
3. Mengembangkan kualifikasi dan kompetensi  kualitas  sumber daya aparatur.
4. Meningkatkan  pelayaran  prima kepada masyarakat melalui semangat Kerja Cerdas, Kerja Tuntas dan Kerja Ikhlas.
5. Meningkatkan   kerjasama   dan kekompakan dalam melaksanakan tugas.
6. Peningkatan pola kerja yang baik dengan penuh Integritas untuk mendukung Good Governance.
7. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam penanganan kebakaran.

Untuk  lebih  memudahkan  dalam  penetapan  target  kinerja  sasaran  untuk setiap  tahunnya  selama  tahun  perencanaan  strategis,  disajikan  tabel Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro :

Tabel BAB IV

StrategidanArahKebijakan DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOJONEGORO

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro, maka perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah pembangunan dalam periode 2017-2018, sebagaimana Tabel berikut :

Tabel BAB V

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator  kinerja Dinas Pemadam Kebakaran mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dijalankan dengan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa penetapan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2017–2018 dimaksudkan sebagai upaya perwujudan adanya pedoman kinerja lima tahunan. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2018 didalamnya menetapkan Visi Dinas Pemadam Kebakaran yaitu : “Terwujudnya perlindungan masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran melalui pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang antisipasif dan responsif.”, dengan misinya (1) Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia;                               (2) Meningkatnya penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh; (3) Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat, tepat dan efisian; (4) Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran 0aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Pemadam Kebakaran ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan selama periode 2017 sampai dengan tahun 2018 sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang Penanganan Kebakaran.

Adapun indikator  kinerja Dinas Pemadam Kebakaran mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD