BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai suatu Dinas yang menangani masalah kebakaran sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro dan yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan maka keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu komponen penting bagi pemerin tah Kabupaten Bojonegoro untuk menjawab sekaligus bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien terhadap Penanggulangan Kebakaran. Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten

Bojonegoro.

Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan berkewajiban untuk turut mensukseskan program pembangunan di daerah.  Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 tersebut Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro mendukung tujuan RPJMD yaitu “Terwujudnya Bojonegoro yang Makmur dan membanggakan”.

Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045 terdiri dari

6 (enam) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal yang mengatur mengenai pengertian, kerangka RPJP Nasional, RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagai pedoman Pembangunan Nasional, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ruang untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Untuk itu dalam perencanaan pembangunan kedepan maka diperlukan Rencana Strategis yang lebih konseptual, realistis serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan formal baik tingkat Kabupaten, Propinsi, maupun Nasional. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bojonegoro.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Rencana Strategis 2025- 2029 adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang system informasi Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana di mutakhirkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikas, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ( Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro
5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam K ebakaran sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 dan perubahan ketiga dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 serta perubahan keempat dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dimaksudkan sebagai upaya untuk menyusun pedoman kerja jangka menengah melalui peningkatan efektivitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan estimasi pengadaan peralatan beserta kelengkapannya. Dengan adanya Rencana Strategis maka upaya atau tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat diprogramkan secara sistematis dan berkesinambungan.

Adapun  tujuan  penyusunan  Rencana  Strategis  Dinas  Pemadam

Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan fungsi serta tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dalam kerangka mendukung suksesnya pencapaian visi RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bojonegoro adalah “Terwujudnya Bojonegoro yang makmur dan membanggakan”.

Pokok-pokok Visi Kabupaten Bojonegoro :

• Makmur :
• Pembangunan daerah harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak ada diskriminasi, menjunjung tinggi keberagaman, keadilan, dan kesetaraan dan inklusivitas sosial. Kondisi ini sesuai dengan jargon dari Pembangunan berkelanjutan, yaitu no one left behind atau tidak boleh ada satupun yang tertinggal/ditinggalkan.
• Pembangunan daerah dijalankan penuh tanggung jawab, transparan dan berintegritas serta mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan tidak mengesampingkan hak-hak generasi mendatang.
• Pembangunan Bojonegoro diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan warga, antara lain melalui percepatan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, pemenuhan hak-hak dasar serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
• Pembangunan Bojonegoro dibangun dengan fondasi sosial yang kokoh dengan menerapkan tata pemerintahan yang demokratis, inklusif, inovatif dan responsif. Pemerintah daerah mampu menggerakkan seluruh modal sosial daerah untuk mencapai tujuan utama pembangunan

Membanggakan :

• Pembangunan Bojonegoro harus bisa menumbuhkan semangat juang, optimisme, kegigihan, serta kapasitas yang handal dan unggul untuk meraih prestasi di berbagai sektor.
• Pembangunan Bojonegoro harus bisa menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap daerah yang tidak dimaknai sebagai primordialisme sempit, melainkan mampu menjadi motor utama penggerak perubahan untuk pembangunan daerah yang lebih baik.
• Pembangunan Bojonegoro mampu menumbuhkan prestasi-prestasi di berbagai sektor, seperti pendidikan, olahraga, seni budaya, industri kreatif, pengelolaan lingkunga lestari dan SDA berkelanjutan, pengembangan teknologi tepat guna, menumbuhkan sektor pariwisata sebagai kebanggaan baru daerah, serta prestasi terkait berbagai kinerja makro pembangunan, antara lain pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bojonegoro yaitu :

1. Tersedinya dokumen yang memuat gambaran kinerja pembangunan dan kondisi keuangan daerah yang aktual.
2. Tersedinya dokumen yang memuat pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan rumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.
3. Tersedinya dokumen yang memuat rekomendasi kebijakan bagi RPJMD dan Kepala Daerah.

Sedangkan Misi Kabupaten Bojonegoro 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemmadam Kebakaran Dan Penyelamatan adalah Misi ke 3 yaitu “Membangun Lingkungan yang Lestari dan Mengembangkan Transisi Energi Baru dan Terbarukan”

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro 2024-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah  Tahun 2025 – 2029.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2. Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan renstra PD Tahun 2025-2029 , serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA- PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing- masing bab dalam renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan

Menyajikan data-data informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (Lima ) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan infomasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostic.

Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (Lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya.

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan sasaran/target RENSTRA-PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

d. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan kepada masyarakat luas serta Mitra kerja perangkat daerah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

e. Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan

Bagian ini menjelaskan layanan dasar yang ada keterkaitan dengan perangkat daerah lainnya

1. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Bagian ini menjelaskan Kerjasama perangkat daerah dengan perangkat daerah di wilayah lain

2.2. Permasalahan

Identifikasi dari bab 2 yang berkaitan dengan layanan perangkat daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi realita yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian Pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi meninmbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

2.3. Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat di rumuskan dari

berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain : RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, Laporan resmi dari Lembaga pemerintahan/Lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Merumuskan isu strategis daerah dapat menggunakan kertas kerja disimpulkan dari permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional), potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang penentuannya didasarkan pada:

1. Norma, Standar, Prosedur dam Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya,
2. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
3. Mempertimbangkan kondisi PD yang saat ini, direkomendasikan agar renstra PD cukup memiliki satu tujuan
4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan kalimat kondisi, dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami dan bersifat lebih khas dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcame
5. Strategi Renstra PDTahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
6. Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra PD disajikan dalam bentuk tabel.
7. Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai e=dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcame dan output mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

BAB VPENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

2.1. GAMBARAN PELAYANAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 , dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2017 dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro serta telah diperbarui dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, yang secara struktural bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro.

2.1.1. TugasPokok, Fungsi dan Struktur dan Organisasi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
4. Pelaksanaan  administrasi  dinas  di  bidang  Ketenteraman  dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi :
3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
4. Sub Bagian Program dan Laporan;
5. Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
6. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan, membawahi :
9. Seksi Operasi Pemadaman;
10. Seksi Penyelamatan Dan Pertolongan;
11. Bidang Sarana Dan Prasarana, membawahi :
12. Seksi Pengadaan;
13. Seksi Pemeliharaan.
14. UPTD.
15. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BOJONEGORO

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN

PROGRAM DAN LAPORAN

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG

PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN

BIDANG

SARANA DAN PRASARANA

SEKSI

INSPEKSI PROTEKSI KEBAKARAN

SEKSI

OPERASI PEMADAMAN

SEKSI

PENGADAAN

SEKSI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI

PENYELAMATAN DAN PERTOLONGAN

SEKSI

PEMELIHARAAN

UPTD

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

1. JumlahPegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

1. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Jabatan Fungsional Umum

Jumlah PNS 24 orang jabatan fungsional umum golongan II jumlah 110 orang, selain PNS ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang sampai saat ini jumlah 110 orang dan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro mempunyai Tenaga Bantu dengan sistem kontrak yang sampai dengan saat ini masih tersisa 4 orang dan dalam proses tes PPPK tahap 2, Sehingga total pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro sebanyak 139 orang.

b. .Sarana dan Prasarana

Dalam Pelaksanaan kegiatan, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro didukung dengan Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

DAFTAR SARANA PRASARANA DAN PERALATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN