BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankir Renja PD) Perubahan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024 – 2026 Perubahan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro sehingga dalam penanganannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan di semua sektor. RENJA PD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat pemerintahan se Indonesia, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja OPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 .

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD mengacu pada RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026 dan harus memperhatikan dokumen – dokumen perencanaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Dengan demikian upaya penanganan kebakaran harus bersifat cepat, tepat, terpadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra kebakaran, saat terjadi kebakaran maupun pasca kebakaran.

I.2 LANDASAN HUKUM

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005 – 2025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, di mutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ( Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025
17. Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tanun Anggaran 2025

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro adalah untuk menyesuaikan belanja pada sub kegiatan dan kegiatan masing-masing bidang termasuk adanya efisiensi anggaran belanja modal dan belanja perjalanan dinas.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan fungsi serta tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dalam kerangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025. antara lain :

Tujuan Internal:

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan

Menyediakan dokumen acuan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan- kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.

1. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojongoro dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada

periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro.

1. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
2. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuan External:

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Bojonegoro yang berorientasi untuk pembangunan yang mengurangi resiko terjadinya kebakaran.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanganan kebakaran, baik dalam kondisi pra kebakaran, saat kebakaran, maupun pasca kebakaran.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Bojonegoro memiliki concern yang besar terhadap upaya Antisipasi dan Penanganan Kebakaran di Kabupaten Bojonegoro.
4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanganan kebakaran dengan program- program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran, baik di OPD lain, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.
5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi untuk mengantisipasi dan penanganan kebakaran.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RENJA BAB IPENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir perubahan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD Tribulan I Th. 2025.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tribulan I 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan , mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya keterkaitan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

BAB IIITUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

Tujuan dan Sasaran Renja PD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang didapatkan dari Tabel Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada menu Renja di SIPD Kabupaten Bojonegoro.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindaklanjut.

LAMPIRAN

Pada bagian ini berisi SK Tim Penyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TRIBULAN I TAHUN 2025

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TRIBULAN I DAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tribulan I dimaksudkan untuk mengetahui capaian target berdasarkan indikator sasaran yang telah ditentukan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro selama Tribulan I Tahun 2025 Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan 2 program, 13 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan.

Evaluasi Program, Kegiatan dan Sasaran Tribulan I Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dibiayai dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 yang telah diefisiensi anggaran perjalanan dinas secara keseluruhan sebesar Rp. 810.723.000,- sehingga pagu anggaran mengalami pergeseran menjadi Rp. 35.037.992.322,-

Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro beserta indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota:

Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tribulan I Tahun 2025 terdiri dari 8 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan sebesar Rp. 21.461.254.675,-

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran:

Belanja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tribulan I Tahun 2025 terdiri dari 5 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan sebesar Rp. 13.576.737.647,-

dengan penjelasan sebagai berikut :

Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada Tribulan I adalah :

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
3. Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
4. Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran
5. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran
7. Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
8. Pembinaan Aparatur prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
9. Pengadaan sarana .prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi.

Sub Kegiatan di atas belum dilaksanakan karena ada efisiensi anggaran yang belum jelas aturannya.

Realisasi Anggaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran pada Tribulan I Tahun 2025 baru sebesar Rp. 747.963.255,- atau 5,51 %

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang belum terlaksana adalah sub kegiatan :
2. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
6. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8. Evaluasi kinerja perangkat daerah
9. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
10. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
11. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/tribulanan/semesteran SKPD
12. Penatausahaan barang milik daerah SKPD
13. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
14. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
15. Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
16. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
17. Penyediaan peralatan rumah tangga
18. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
19. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau jabatan
20. Pengadaan Mebel
21. Pengadaan peralatan dan mesin
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas lapangan
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan bangunan lainnya.

Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Tribulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 2.397.205.896,- atau 11,17 %. Realisasi anggaran keseluruhan dari pagu induk sebesar Rp. 3.145.169.151,- atau 8,98 %. Tabel TC 29

2.2 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Sebagaimana telah disebut diatas bahwa tugas dan fungsi institusi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bukan hanya saat terjadi kebakaran/operasi pemadaman kebakaran melainkan saat pra kebakaran dan pasca kebakaran. Pra kebakaran dengan lingkup kegiatan

melakukan pencegahan seperti melakukan mitigasi, sosialisasi dan simulasi oenanganan kebakaran dini serta edukasi/pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan serta inspeksi dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

Operasi Pemadamanan Kebakaran dengan lingkup kegiatan meliputi; komunikasi, tindakan kajian dan analisis pemadaman secara cepat tepat, melakukan upaya lokalisir/minimalisir kebakaran, evakuasi terhadap korban kebakaran dan penyelamatan jiwa serta harta benda. Pasca kebakaran dengan lingkup kegiatan meliputi; pendataan, analisis kerugian, mobilisasi pertolongan, penyelidikan atau investigasi penyebab kebakaran dan penyampaian laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka upaya tindakan rehabilitasi dan rekostruksi.

Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang wajib pelayanan dasar urusan trantibumlinmas sub urusan k ebakaran.

Untuk dapat mendukung tugas Bupati dimaksud perlu ditingkatkan tidak hanya untuk aparaturnya saja tetapi juga masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat mendorong berkembangnya pola pikir dan tingkat partisipasi serta keswadayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan Kebakaran.

Ada beberapa hal yang menyebabkan peningkatan kualitas penyelenggaraan penanganan Kebakaran adalah sebagai berikut :

Dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk memberikan sumbangan pemikiran, kritik, saran dan informasi agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat, dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Koordinasi dan kerjasama berbagai pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

2.3. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam implementasi situasi pra kebakaran, Operasi Kebakaran dan pasca kebakaran ini Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan memiliki keterbatasan seperti SDM, sarana dan prasarana namun Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan  telah berusaha melaksanakan pelayanan

yang optimal kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro memiliki beberapa permasalahan cukup krusial yaitu :

1. Kurangnya personil di setiap Pos Bantu Damkarmat
2. Keterbatasan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
3. Gangguan informasi komunikasi kejadian kebakaran;
4. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang;
5. Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang;
6. Kualitas dan kompetensi petugas masih perlu ditingkatkan.
7. Gedung Kantor Induk yang sangat tidak memadai.

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, sebagai bagian unsur pemerintah dari tiga pilar stake holders yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk melakukan tahapan pencegahan dan penanganan serta pasca kebakaran, memiliki tantangan dan peluang dalam pengembanganya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dengan semakin berkembangnya pendirian perumahan/tempat tinggal, tempat usaha baru, pabrik, ruko, pemasangan instalasi listrik baru maka potensi terjadinya kebakaran semakin besar sehinggga dengan itu juga kebutuhan masyarakat akan institusi pemadam kebakaran sebagai mitra dalam pencegahan, pemadaman dan pasca kebakaran semakin tinggi. Hal ini pun dapat dijadikan dasar Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan sehingga lebih memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro terhadap bahaya kebakaran.

Penanganan bahaya kebakaran tidak mungkin dilaksanakan secara parsial tetapi dituntut dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dilakukan secara terpadu agar efektif mengurangi kebakaran. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme koordinasi atas prosedur tetap koordinasi pencegahan dan penanganan kebakaran dengan lintas unit sehingga disetiap langkah-langkah terpaduan dapat diketahui dengan jenis siapa yang bertanggung jawab dan berbuat apa pada tahap pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran, dengan tujuan penyelenggaraan diselenggarakan dengan terpadu, cepat dan tepat sasaran sehingga efektif pengurangan resiko kebakaran.

Meningkatkan Kemampuan Teknis personel lapangan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah secara menyeluruh dengan melakukan pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran (Pusdiklatkar).

Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya pengaduan masyarakat yang minta dilayani ketika terjadi suatu kejadian pada masyarakat baik mengenai penyelamatan maupun bukan penyelamatan yang selalu menghubungi damkar
2. Perlunya pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran disetiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro yang telah terbentuk sebanyak 1.848 orang dalam upaya peningkatan ketrampilan pencegahan dini terhadap kebakaran sekaligus mendaftarkan dalam registrasi kemendagri.
3. Perlunya peningkatan kapasitas /pendidikan dan latihan untuk uji kompetensi personil Pemadam Kebakaran
4. Perlunya koordinas antar Instansi/OPD dalam kegiatan penyelamatan
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam upaya merespon kebutuhan masyarakat dituntut memiliki berbagai peralatan penyelamatan modern, misalnya untuk menangani gangguan kera yang mengamuk masih manual belum memiliki senapan listrik/bius untuk melumpuhkan, demikian juga ketika diminta untuk mengambil tali tiamng bendera yang putus masih harus memanjat secara manual.
6. Adapun peralatan utama juga perlu dilakukan peremajaan mengingat usia kendaraan sudah tua.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026.

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 adalah: “ Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ketersediaan dan kualitas SDM serta optimalisasi penataan kawasan “.

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap PD dalam menyusun rancangan Renja PD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Daerah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis  kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk

dijadikan rencana pembangunan kota. Program/kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana .

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dan memperhatikan Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2005-2025 dan merupakan pengintegrasian perencanaan pembangunan Bojonegoro dalam sistem perencanaan nasional seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia tahun 2025 sd 2029.

Didalamnya terdapat keterpaduan berbagai urusan pemerintahan konkuren dari pemerintah kabupaten Bojonegoro (baik yang wajib maupun pilihan) sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Semua isu ini harus diprioritaskan penanganannya untuk tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya pada perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro ini. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan, termasuk untuk mengantisipasi berbagai ancamannya dan mencari solusi terbaik bagi rakyat.

Analisis terhadap isu strategis merupakan proses pengayaan analisis baik dari sisi eksternal dan sisi internal, yang sangat menentukan dalam penyusunan sebuah rencana pembangunan jangka panjang suatu daerah. Dengan identifikasi yang tepat, maka diharapkan dapat menyelaraskan diri dalam menghadapi permasalahan, potensi kegagalan, dan peluang dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atas pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Berkaitan dengan RPJMD  perubahan  Kabupaten  Bojonegoro  ini,  telah  coba  diidentifikasi  permasalahan

pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat.

Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan berbagai perkembangan dari tahun ke tahun. Dalam pencapaian keberhasilan pembangunan ini, tidak terlepas dari berbagai permasalahan di berbagai bidang. Permasalahan ini merupakan tantangan yang harus dikendalikan, diminimalkan dan diselesaikan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendekatan Penyusunan RKPD 2025 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan memperhatikan pada: Pengendalian perencanaan; Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2025 Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan dan Perkuatan integrasi sumber pendanaan

Ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan priorutas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2025 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kemeterian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga dan lintas wilayah serta kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagaimana disampaikan dalam RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah " Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ketersediaan dan kualitas SDM serta optimalisasi penataan kawasan”. yang mempunyai tujuan :

Tujuan 1 : Mewujudkan kehidupan Masyarakat yang aman, nyaman dan tertib

Tujuan 2 : Mewujudkan tata kolala pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggungjawab dan inovatif

Tujuan 3 : Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan Masyarakat dan penguatan ketahanan pangan

Tujuan 4 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor migas dan non migas

Tujuan 5 : Mewujudkan percepatan dan pemerataan Pembangunan infraksruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis resiko dan Pembangunan berkelanjutan

TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan isu strategis. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan isu strategis tersebut sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro untuk periode RPD 2024-2026 dengan tujuan 1 : ” Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib” dengan sasaran “ Meningkatnya rasa aman dari bencana”.

Untuk itu berdasarkan isu strategis yang didukung oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan dan sub kegiatan beserta indicator dan target pada Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel. 3.3

Rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan P-APBD Tahun 2025

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Yang menjadi pertimbangan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan terhadap program dan kegiatan adalah Pencapaian isu strategis Kepala Daerah dengan tema sebagai berikut : “Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ketersediaan dan kualitas SDM serta optimalisasi penataan kawasan”.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2025, merencanakan 2 program 13 kegiatan yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat DAerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dab Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan Edukasi masyarakat

Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD PERUBAHAN 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Perangkat Daerah pelaksana program, RKPD Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh Perangkat Daerah mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber – sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien serta mengalami beberapa perubahan.Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat Daerah. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Rencana Kerja Dan Pendanaan PD perubahan 2025 dirinci sebagaimana lampiran pada

Menu Renja SIPD pagu P-APBD 2025.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2025 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2025 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, juga sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan tanggungjawab bersama, secara struktural satu sama lain saling terkait sehingga dalam pelaksanaannya harus terpadu dan terjalin koordinasi yang baik.

Sikap  terbuka,  toleran  dan  kesediaan  untuk  kerjasama  secara positif  dan  kreatif  akan  menambah  keberhasilan  program.  Sehingga  apa yang  menjadi  harapan  organisasi  terhadap  keberhasilan  program  dan kegiatan  dimaksud  dapat  mengantarkan  terwujudnya  visi  dan  misi  Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rencana kerja adalah :

Dalam  rangka  menjamin  terlaksananya  program  dan  kegiatan pembangunan   dalam   hal   pencegahan   dan   penanggulangan   kebakaran, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

Seluruh jajaran pejabat struktural Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan rencana kerja perubahan tahun 2025 secara sinergis dan terintegrasi.

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tribulan I Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai akhir tahun 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip - prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian diharapkan rencana kinerja tahunan ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan dan semoga dapat bermanfaat serta mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Bojonegoro.

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Ahmad Yani No. 06 Telp. (0353) 113

B O J O N E G O R O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 188/003/KEP/412.207/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN

2025

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf

(a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.

Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro

MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.

KESATU

KEDUA

Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : Menyusun Rancangan Renja Perubahan Tahun 2025; Menyempurnakan Rancangan Renja Perubahan Tahun 2025 berdasar Surat Edaran Bupati Bojonegoro tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;

Menyusun Rancangan Renja Perubahan Tahun 2025;

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

TABEL TC 29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Dan Pencapaian Renstra SKPD sd Tahun 2025

TABEL MENU RENJA SIPD P-APBD 2025

SK Tim Penyusun Renja Perubahan 2025 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

1

Tabel. 2. 1 (TC-29)

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Triwulan I Tahun 2025

Tabel Menu Renja SIPD P-APBD 2025