Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

(Executive Summary)

 Dialam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dalam tehnis pelaksanaannya diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk pencapaian kinerja yang optimal dibutuhkan suatu perencanaan yang baik, terstruktur dan dapat dilaksanakan di tingkat operasional seperti tertuang dalam dokumen perencanaan yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2024 -2026, Rencana Kerja Tahunan (RKT) hingga ditetapkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Laporan ini merupakan perwujudan upaya kami dalam rangka pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama Tahun 2024 yang merupakan perwujudan rencana strategis SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya menetapkan 1 tujuan dari 3 sasaran yang berusaha diwujudkan dalam tahun 2024 ini.

Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam perjanjian kinerja sesuai dengan arah perwujudan penyelenggaraan penanganan kebakaran yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen risiko kebakaran yang berorientasi pada penanganan kebakaran berbasis masyarakat untuk kemajuan penyelenggaraan penanganan kebakaran di Kabupaten Bojonegoro di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

KATA PENGANTAR

 Puji syukur pada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat menjalankan tugas dan telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan

pemerintahan yang baik. Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagai penjabaran dari visi dan misi serta perencanaan strategis yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan prrogram dan kegiatan yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro melalui pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/ kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 202

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro. Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami nantikan untuk perbaikan penyusunan Laporan di tahun mendatang.

Demikian laporan akuntabilitas ini semoga bermanfaat.

Bojonegoro, 15 Januari 2025

KEPALA DINAS

PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BOJONEGORO

ACHMAD GUNAWAN F., S.STP

Pembina Utama Muda

NIP. 19780624 199701 1 001

1. LATAR BELAKANG

Terwujudnya good govermance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKabupaten Bojonegoro.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada setiap Instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat dalam upaya menuju terwujudnya cita-cita bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolosi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme sehingga diterbitkan Instuksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berangkat dari rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024–2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 berisi Ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas kepada Bupati Bojonegoro initelah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga merupakan media pertanggungjawaban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam Laporan Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi sejauh mana capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya;
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kinerjanya
4. Untuk memberikan informasi yang terukur kepada para pemberi mandat atas kinerja yang telah seharusnya dicapai;
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro memperhatikan berbagai peraturan perundang–undangan antara lain :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

E. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro, Struktur Organisasi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro dan yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi :
3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
4. Sub Bagian Program dan Laporan;
5. Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi
6. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan, membawahi :
9. Seksi Operasi Pemadaman;
10. Seksi Penyelamatan dan Pertolongan;
11. Bidang Bidang Sarana Dan Prasarana, membawahi :
12. Seksi Pengadaan;
13. Seksi Pemeliharaan.
14. UPTD.
15. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro adalah sebagaimana disajikan dalam bagan sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DINAS

= GARIS KOMANDO

= GARIS KOORDINASI

F. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas pokok sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro. Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro memiliki sumber daya, sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro didukung oleh 139 orang yang terdiri dari: 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang,

6 (enam) Kepala Seksi, 2 (satu) Kasubbag dan 11 (sebelas) orang staf. Sedangkan tenaga bantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Non PNS sebanyak 115 orang.

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro

Komposisi pegawai selain yang tersebut di atas dapat dilihat dari :

• Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menurut status dan golongan adalah sebagaimana ditunjukan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Menurut Status dan Golongan

• Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dapat disebutkan sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Jumlah Pegawai Menurut Status dan Tingkat Pendidikan

H. SARANA DAN PRASARANA

Dalam pelaksanaan program kegiatan perlunya adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Pada tabel berikut ini digambarkan keberadaan peralatan dan perlengkapan yang dikelola oleh Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi :

Tabel 1.4.

Peralatan dan Perlengkapan

1. DAYA DUKUNG STRATEGIK

Pengukuran keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah adanya daya dukung strategik antara lain:

1. Lingkungan Internal, merupakan faktor yang dapat dikendalikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, yaitu :

- Adanya struktur organisasi dan kewenangan yang jelas dan tegas;

- Tersedianya dukungan dana yang memadai dalam melakukan tugas pemadaman dan penyelamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro;

- Tersedianya tenaga pemadam terlatih yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pemadam I yang telah memiliki sertifikat dan pengalaman yang cukup memadai

- Semangat kerja dan motivasi yang tinggi Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro terhadap tanggung jawab dan keberhasilan pelaksanaan tugas masing – masing.

1. Lingkungan Eksternal, yaitu:

- Adanya dukungan masyarakat yang sangat antusias mengikuti sosialisasi dan simulasi pencegahan penanggulangan kebakaran secara dini yang diikuti oleh perangkat desa, linmas, lembaga-lembaga sekolah SLTA maupun pendidikan dini serta pihak swasta yang meminta untuk melatih para karyawannya agar memahami peralatan kebakaran.

- Sudah terbentuknya relawan pemadam kebakaran di semua kecamatan dan desa se kabupaten Bojonegoro sebagai garda terdepan apabila terjadi kebakaran dilingkungannya agar bisa membantu mengatasi pemadaman sampai dengan petugas datang ke lokasi

- Terbukanya kesempatan bagi peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik tentang pemadaman maupun penyelamatan darurat lainnya.

A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional maupun global. Menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan rekasi pemerintah sebagai bentuk responsibilitas pemerintahan untuk memenuhi tuntutan dan desakan kearah penyelenggaraan pemerintahan lebih baik. Resposibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai perumusan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan, sehingga perubahan dapat terjadi secara terarah dan efektif mendorong terwujudnya tujuan tujuan Rencana Pembangunan Daerah yang ke 1 “Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib” .

Sebagai suatu Dinas yang menangani masalah Penanganan Kebakaran yang senantiasa dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat strategik yaitu kondisi dan situasi yang serba berubah dengan cepat maka keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu komponen penting bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menjawab sekaligus bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien terhadap Penanggulangan Kebakaran.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, senantiasa dipengaruhi oleh banyak faktor dan lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi dan situasi, pengaruh-pengaruh yang mengelilingi kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro yaitu menurunnya resiko dampak kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Selanjutnya di perjalanan Tahun 2024, terdapat perbaikan atas arsitektur kinerja dimana dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan beberapa penyesuaian dan perbaikan secara arsitektur kinerja yang meliputi Perubahan Pohon Kinerja Kabupaten, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja, baik untuk Tingkat Kabupaten maupun tingkat Perangkat daerah .

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

Tabel 2.1

Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

1. Sasaran

Selanjutnya berdasarkan penetapan tujuan di atas, dengan memanfaatkan perbaikan pohon kinerja ditetapkan rumusan sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro sentiasa selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan baik pemadaman maupun penyelamatan semaksimal mungkin dengan meningkatkan ketrampilan pada masing-masing personil pemadam dan Penyelamatan/Resque.

Tabel 2.3

Indikator Sasaran, Target dan Formula Penghitungan

C. KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan yang ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kabupaten Bojonegoro adalah sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS TAHUN 2024

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2024

6. ALOKASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024, diuraikan menurut alokasi anggaran per unit Bagian sebagai berikut :

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan P-APBD 2024

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta pencapaian tujuan strategis dan sasaran- sasaran periodik yang diukur berdasarkan perangkat indikator kinerja non keuangan (performance indicators).

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat Capaian Kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (SKPD)

Pengukuran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur capaian dari sasaran yang berupa peningkatan maka untuk tahun 2024 dilakukan penilaian dengan cara realisasi dibandingkan dengan target dalam rencana kinerja. Pencapaian yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2024 oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro sasaran Strategis berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tujuan : Menurunnya Resiko, Dampak Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran

Indikator : 1.Jumlah kejadian kebakaran di Wilayah Managemen Kebakaran

1. % Aset yang dapat diselamatkan
2. % Penyelamatan kejadian yang membahayakan /mengancam jiwa tanpa menimbulkan korban jiwa

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator tujuan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024 masih terjadi jumlah kebakaran yang tinggi sebanyak 441 kejadian, meskipun telah menurun dibandingkan 2023. Hal ini terjadi karena pola kebiasaan masyarakat yang membakar sampah akibat efek cuaca ekstrem di 2023 masih terbawa hingga 2024, meskipun di 2024 tidak lagi terjadi cuaca ekstrem sebagaimana 2023 hal ini disebabkan :

1. Pola kebiasaan masyarakat untuk membakar sampah akibat efek cuaca ekstrem di 2023 masih terbawa hingga 2024, meskipun di 2024 tidak lagi terjadi cuaca ekstrem sebagaimana 2023.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pembakaran sampah dan lahan sembarangan.
3. Belum adanya sanksi yang ditegakkan kepada pembakar sampah
4. Semakin dikenalnya Dinas Damkar oleh masyarakat dengan slogan pelayanan gratis sehingga masyarakat dengan mudah dan berani untuk memanggil petugas Damkar tanpa khawatir untuk mengeluarkan biaya.
5. Sistem proteksi kebakaran baik di gedung maupun gudang-gudang perusahaan yang belum memadai sehingga mengakibatkan kerawanan kebakaran pada skala yang lebih besar.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut:

1. Tujuan : Menurunnya Resiko, Dampak Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran

Adapun rincian tingkat kejadian kebakaran yang ditangani sesuai waktu tanggap dalam kurun waktu 2022-2024, disajikan sebagai berikut:

- Tahun 2022 Jumlah kejadian kebakaran 128 kejadian dengan respontime 122 kejadian

- Tahun 2023 Jumlah kejadian kebakaran 520 kejadian dengan respontime 520 kejadian

- Tahun 2024 Jumlah kejadian kebakaran 441 kejadian dengan respontime 434 kejadian

Berikut Sebaran Kejadian Kebakaran yang ditangani sepanjang Tahun 2024:

Sumber: data diolah kejadian kebakaran 2024

REKAPITULASI KEJADIAN KEBAKARAN TAHUN 2024

Jumlah kerugian kebakaran Tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya karena disebabkan oleh kebakaran lainnya seperti kebakaran kendaraan, gas elpigi, kabel Listrik, Gedung pemerintahan, pom mini, dan bahan bakar solar yang terjadi fan mencapai kerugian Rp. 10.687.654.000,-

Sumber : Data Kinerja diolah 2024

1. Jumlah penanganan penyelamatan paling banyak adalah penanganan pengaduan ular masuk rumah yang membahayakan keselamatan jiwa penghuni rumah dalam kurun waktu antara bulan Januari sd Desember 2024 telah menangani sebanyak 573 aduan masyarakat hal ini disebabkan tingginya kesadaran masyarakat akan bahaya racun/bisa ular apapun itu jenis ularnya dan juga pentingnya melestarikan ekosistem. Dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menangkap ular dalam keadaan masih hidup dan selalu merilis/melepas kembali hasil tangkapan ular tersebut ke habitat yang semestinya (hutan).
2. Penanganan Tawon Vespa selama Tahun 2024 sebanyak 199 aduan yang ditangani hal ini juga sudah dipahami oleh masyarakat terkait bahaya sengatan tawon vespa yang bisa menyebabkan kematian sebagaimana informasi yang viral di media sosial.
3. Penanganan yang paling sedikit adalah korban tersengat listrik pada ketinggian ada yang di atap rumah dan ada yang diatas pohon.
4. Dari semua aduan penanganan yang dilayani yang paling membahayakan/beresiko adalah penanganan korban tersengat listrik pada ketinggian. Hal ini disebabkan karena tingkat kesulitan pada Vertical Rescue sangat tinggi sehingga memerlukan skill yang terlatih dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Akuntabilitas Kinerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh komitmen yang tinggi dari masing-masing personil pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya serta diikuti dengan meningkatkan ketrampilan para personil pemadam kebakaran dan penyelamatan serta peningkatan sarana prasarana yang dimiliki. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan pemadaman maupun pelayanan penyelamatan petugas pemadam dan resque selalu melayani sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Sosialisasi dan simulasi pencegahan penanggulangan kebakaran pada Th 2024 dengan anggaran yang ada dengan target 360 orang tetapi kami juga melayani kantor- kantor, lembaga pendidikan baik pendidikan dini sampai dengan SLTA juga pihak swasta untuk memberikan sosialisasi dan simulasi dengan jumlah warga masyarakat yang mendapat sosialisasi sebanyak 9.427 orang.

Relawan pemadam kebakaran sudah terbentuk di 430 desa dan kelurahan se Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah keseluruhan 1.287 relawan dan mampu memahami peralatan kebakaran dan bisa mampu berani mempraktekkan pemadaman secara dini serta bisa membantu Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan ketika terjadi kebakaran dilingkungannya masing masing agar tercapai respontime 15

menit. Hal ini sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar tehnis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran dan akan terus melakukan pembinaan kepada relawan yang sudah terlatih.

Inspeksi proteksi kebakaran Tahun 2024 target 276 gedung dan sudah dilaksanakan inspeksi dilaksanakan meliputi gedung fasilitas umum dari pemerintah misalnya rumah sakit dan SPBE, Puskesmas, SPBU, ada beberapa yang dari swasta seperti Rumah Sakit, hotel, Super Market, Perbankan, PLN, Perkantoran dan sekolah- sekolah.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode Renstra

Kendala yang dihadapi :

Sasaran 1 :

1. Ada 7 titik kejadian kebakaran yang tidak respontime hal ini disebabkan karena jarak tempuh agak jauh dari pos bantu serta kendala dijalan adanya karnaval agustusan, jalan sempit, adanya kabel Listrik yang rendah membentang dijalan sehingga petugas mengamankan kabel terlebih dahulu sambil lewat, serta pada titik tersebut tidak hadirnya relawan kebakaran karena saat kejadian kebakaran tidak berada di rumah atau kerja diluar desanya.
2. Kurangnya jumlah personil seiring penambahan jumlah pos bantu dan jumlah unit damkar

Sasaran 2 :

1. Jumlah Pos Bantu pemadam baru 10 pos belum sesuai dengan RISPK sehingga masih terdapat TKK yang jaraknya jauh dari pos bantu terdekat.
2. Masih terdapat bangunan/gedung rawan kebakaran yang belum terpasang sistem proteksi kebakaran disebabkan karena Apar yang sudah kedaluwarsa, belum ada petunjuk jalur evakuasi dan belum terpasang titik kumpul
3. Perusahaan belum pernah mengadakan/melaksanakan pelatihan penanggulangan awal kebakaran yang dilatih oleh damkar setempat

Sasaran 3 :

1. Masih terdapatnya risiko kinerja yang belum teridentifikasi dengan baik

Upaya-upaya yang telah dilakukan di Tahun 2024 :

Sasaran 1 :

1. 2 pos bantu di Kecamatan Ngasem Dan Kecamatan Sumberjo sudah ditempati untuk mendekatkan dengan Masyarakat apabila ada kejadian kebakaran bisa segera teratasi
2. Pembelian 2 armada pemadam kebakaran sudah dioperasikan
3. Memaksimalkan tenaga pemadam yang ada dengan meningkatkan ketrampilan personil setiap hari jumat

Sasaran 2.

1. Dari rekomendasi pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran akan

di usulkan pengadaan pos bantu pada Dinas PU Perumahan Dan Cipta Karya

1. Melaksanakan pendataan bangunan Gedung yang belum standar proteksi kebakaran
2. Mengadakan sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya pelatihan penanggulangan awal kebakaran
3. Penyampaian himbauan pencegahan kebakaran melalui Videotron Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan pengeras suara pada traffic light Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro

Sasaran 3.

1. Mengintensifkan identifikasi risiko melalui penyusunan manajemen risiko yang lebih detail untuk menunjang pelaksanaan kinerja pada tahun 2025.

Pemeriksaan alat proteksi terhadap bahaya kebakaran di PT Shou Fong Bojonegoro

Pemeriksaan Hidran adalah salah satu kegiatan inspeksi Gedung alat proteksi terhadap bahaya kebakaran

di Hotel Aston Bojonegoro

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Catatan :

Sasaran 1 : Perbandingan realisasi nasional sampai dengan laporan ini disusun belum ada

Sasaran 2 : Perbandingan realisasi nasional maupun propinsi sampai dengan laporan ini disusun belum ada.

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten Tetangga

Tabel 3.5

Analisis Capaian dan Solusi Perbaikan

B. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Rasio efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus:

R���������������� ��������������

[

Rasio efisiensi anggaran =

⁄������������ ��������������]

× 100%

R���������������� ����������������

[ ⁄�������� ����������������]

Efisiensi penggunaan dana tertinggi berada pada sasaran strategis Persentase desa yang memiliki relawan pemadam kebakaran sesuai standar dengan efisiensi Rasio 146,33

%, diikuti dengan Persentase Penanganan kebakaran sesuai waktu tanggap dengan Rasio efisiensi 105,20 % dan Rasio efisiensi terendah adalah Tingkat Kepatuhan Bangunan Gedung sesuai standar Proteksi dengan Rasio Efisiensi 67,98 % yang disebabkan karena ada 81 bangunan yang sesuai dengan penilaian standar proteksi.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya