DAFTAR  ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD 6

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD 23

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 36

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 40

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 54

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Propinsi 54

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 55

3.3. Program dan Kegiatan 56

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD 67

BAB V PENUTUP 76

DAFTAR TABEL :

Tabel 1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD 2024 dan Perkiraan capaian Renja PD Tahun 2025 (Tahun berjalan) Kabupaten Bojonegoro

Tabel 2

Tabel 3

: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

: Kabupaten Bojonegoro

Tabel 4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bojonegoro

BABI

PENDAHULUAN

I.1.LATARBELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan perbaikan dari rancangan rencana kerja 2026 yang telah dibuat sebelumnya dan juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026. Sedangkan RPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026 Kabupaten Bojonegoro sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro sehingga dalam penanganannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan di semua sektor. RENJA PD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat pemerintahan se Indonesia, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja OPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026.

Penyusunan Renja PD mengacu pada RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026 dan harus memperhatikan dokumen – dokumen perencanaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Dengan demikian upaya penanganan kebakaran harus bersifat cepat, tepat, terpadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra kebakaran, saat terjadi kebakaran maupun pasca kebakaran.

I.2LANDASANHUKUM

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

3. Landasan Operasional

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

d. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005 – 2025);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bojonegoro ( Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

j. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

k. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026

I.3. MAKSUDDANTUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro adalah untuk mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan pelayanan penanganan dan penyelamatan bahaya kebakaran dengan konsekuen dan konsisten sesuai dengan tugas dan fungsinya serta peran yang diemban.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan fungsi serta tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dalam kerangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, antara lain :

TujuanInternal:

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan

2. Menyediakan dokumen acuan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten Bojonegoro

3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojongoro dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.

5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan program dan kegiatan .

TujuanExternal:

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Bojonegoro yang berorientasi untuk pembangunan yang mengurangi resiko terjadinya kebakaran.

2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanganan kebakaran, baik dalam kondisi pra kebakaran, saat kebakaran, maupun pasca kebakaran.

3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Bojonegoro memiliki concern yang besar terhadap upaya Antisipasi dan Penanganan Kebakaran Dan Penyelamatan di Kabupaten Bojonegoro.

4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran, baik di OPD lain, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi untuk mengantisipasi dan penanganan kebakaran.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RENJA BAB IPENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BABIIEVALUASIPELAKSANAANRENJAPDTAHUNLALU,

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya keterkaitan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

BABIIITUJUAN,SASARANDANPROGRAMKEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BABIV  PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindaklanjut.

BABII

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASIPELAKSANAANRENJAOPDTAHUNLALUDANCAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Kerja OPD dimaksudkan untuk mengetahui capaian target berdasarkan indikator sasaran yang telah ditentukan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro selama Tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. PenetapanIndikatorKinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. CapaianAnalisisKinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Dan

Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan 2 program, 13 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan.

EvaluasiProgram,KegiatandanSasaranTahun2024

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dibiayai dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 26.020.134.837,-

Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro beserta indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota : Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten

/ kota Tahun 2024 terdiri dari 8 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan sebesar Rp.10.364.163.697,-

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

Belanja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tahun 2024 terdiri dari 5 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan sebesar  Rp.15.655.971.140,-dengan penjelasan sebagai berikut :

Capaian Realisasi Keuangan dan Kinerja Output KegiatanDinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

1. RealisasiProgram/Kegiatanyangtidakmemenuhitargetkinerjahasil

/keluaranyangdirencanakanadalah:

a. PenunjangUrusanPemerintahanDaerahKabupaten/Kota

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah- Penyediaan Jasa surat menyurat

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan - Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. ProgramPencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran

2. RealisasiProgram/Kegiatanyangtelahmemenuhitargetkinerjahasil

/keluaranyangdirencanakanadalah:

a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan NonKebakaran

- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Inspeksi Proteksi Kebakaran

- Pemberdayaan Masyarakat dalam daerah kabupaten/kota

- Penyelenggaraan Operasi Pencarian Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

b. PenunjangUrusanPemerintahanDaerahKabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan evluasi kinerja perangkat daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Administrasi Barang Milik Daerah

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Administrasi Umum Perangkiat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan adalah tidak ada.

4. Faktor-faktorpenyebabtidaktercapainyatargetkinerjaProgram/Kegiatan.

5. ImplikasiyangtimbulterhadapcapaianprogramRenstraSKPD

Dengan adanya kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang belum bisa dilaksanakan karena PPKM pandemi covid 19 maka, membawa implikasi tertundanyapendataan dan penilaian proteksi kebakaran serta sosialisasi dan simulasi pencegahan penanggulangan kebakaran yang diberikan kepada masyarakat.

6. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan adalah dengan menganggarkan kegiatan pada tahun berikutnya dan meningkatkan kemampuan/ketrampilan petugas serta kerjasama dan koordinasi yang baik/terarah dalam penanganan kebakaran sehingga dapat meminimalkan kerugian baik jiwa maupun materiil.

PerkiraanPencapaianTahunAnggaran2025

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran Tahun 2025 dengan Belanja Langsung sebesar Rp. 35.848.715.322 dijabarkan dalam 2 program dan 14 kegiatan, 51 sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 90 % realisasi keuangan dan realisasi fisik 100 %

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Bojonegoro, pada dasarnya kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai pelaksana teknis di bidang penanggulangan kebakaran dalam upaya meminimalkan resiko kebakaran dan korban kebakaran serta dampak dari kejadian kebakaran.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada pada tahun 2024 serta perkiraan capaian

program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

v Masih kurang memadainya sarana, prasarana dan anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

v Perlunya sosialisasi kepada masyarakat Kabpaten Bojonegoro tentang pencegahan kebakaran dan penanganan kebakaran secara dini.

v Perlunya melanjutkan pembentukan Kelompok Relawan Kebakaran disetiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dini terhadap kebakaran.

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD disajikan pada Tabel TC 29.

Tabel.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD 2024 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025

KabupatenBojonegoro

2.2 ANALISISKINERJAPELAYANANOPD

Berdasarkan amanat konstitusi salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman baik secara intern maupun ekstern dari negara tersebut. Melindungi segenap bangsa secara implisit berarti menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk rasa aman dari kebakaran. Dalam sebuah negara, Provinsi, Kabupaten / Kota, eksistensi Dinas Pemadam kebakaran Dan Penyelamatan mutlak diperlukan karena fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan sangat sentral dimana Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan memberikan pelayanan yang sangat urgent dan tidak bisa ditiadakan. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan otonomi daerah dalam bidang penanganan bahaya kebakaran.

Petugas teknis lapangan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan ujung tombak Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Petugas teknis lapangan inilah yang dinilai masyarakat terkait dengan penanganan kebakaran apakah pelayanan yang diberikan sudah optimal atau belum. Petugas teknis lapangan ini juga yang membangun stigma pada masyarakat terhadap kualitas pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan karena petugas teknis lapanganlah yang menentukan baik atau buruknya kualitas pelayanan yang diberikan.

Institusi Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan merupakan salah satu organisasi publik yang melayani masyarakat selama 1 x 24 jam sama halnya seperti TNI-POLRI dan Pelayanan Rumah Sakit. Bagi institusi pemadam kebakaran dan penyelamatan tidak mengenal hari libur, baik hari minggu, tanggal merah, ataupun hari besar keagamaan seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan hari natal. Guna untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas maka diwajibkan kepada seluruh anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan di Indonesia termasuk di Kabupaten Bojonegoro (Petugas Teknis Lapangan khususnya

Bidang Operasional Pemadaman Kebakaran) agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab. 1x 24 jam ini merupakan sebuah konsekuensi logis apabila seseorang memutuskan untuk menjadi pasukan Yudha Brama Jaya atau yang lebih popular dengan sebutan anggota pemadam kebakaran.

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD disajikan pada TabelTC30.

TUGAS,FUNGSIDANSTRUKTURORGANISASIDINASPEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BOJONEGORO

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan  Kebakaran;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta  Perlindungan Masyarakat pada  Sub Urusan Kebakaran;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;

2. Sub Bagian Program dan Laporan;

c. Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :

1. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

d. Bidang Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, membawahi :

1. Seksi Operasi Pemadaman;

2. Seksi Penyelamatan;

e. Bidang Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :

1. Seksi Pengadaan;

2. Seksi Pemeliharaan.

f. UPTD.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

SEKRETARISmempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;

c. pengelolaan administrasi keuangan ;

d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;

e. pengelolaan urusan rumah tangga ;

f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

h. pengelolaan kearsipan dinas ;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

KepalaSubBagianUmum,KepegawaiandanKeuanganmempunyai tugas

:

a. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

b. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

c. Melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;

d. Melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;

e. Melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;

f. Menyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;

g. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;

h. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD;

i. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD;

j. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;

k. Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

l. Mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor dan makanan serta minuman;

m. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan

n. Melaksanakan pengelolaan data; dan

• o. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

KepalaSubBagianProgramdanLaporan, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;

b. Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;

c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;

d. Menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;

e. Melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sama pengawasan;

g. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan proyek;

h. Melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;

i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG   PENCEGAHAN,   PENGENDALIAN   DAN   PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud, bidang pencegahan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan dan langkah teknik di bidang pencegahan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat;

b. Penyusunan pola operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung rawan kebakaran;

c. Penyelenggaraan publikasi kebijakan pemerintah dalam hal penyelenggaraan pelayanan dalam bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran;

d. Pemeriksaan gambar Rencana Proteksi Kebakaran untuk penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan;

e. Pengawasan sistem proteksi kebakaran pada tahap pembangunan gedung dan sarana penyelamatan jiwa  pada tahap pembangunan,

pemeriksaan sistem proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar dalam rangka penerbitan Rekomendasi izin Penggunaan Bangunan;

f. Pemberian rekomendasi persetujuan pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan sewaktu waktu;

g. Pemberian rekomendasi teknis atas segala jenis alat pemadam kebakaran;

h. Penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan di Bidang pemadam kebakaran;

i. Pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran;

j. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan dan penanganan kebakaran;

k. Penerimaan dan penelitian berkas-berkas permohonan izin yang berhubungan dengan persyaratan pencegahan kebakaran;

l. Peningkatan dan mengembangkan sistem metode peralatan kemampuan personil dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran;

m. Penyusunan pola operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung rawan kebakaran.

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

SeksiInspeksiProteksiKebakaran, mempunyai tugas :

a. Meyiapkan bahan pemberian rekomendasi persetujuan pendirian bangunan, pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan sewaktu–waktu terhadap bangunan;

b. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap perencana dan pengkaji/ auditor keselamatan kebakaran;

c. Melaksanakan pemeriksaan gambar rencana proteksi kebakaran untuk rekomendasi penerbitan ijin mendirikan bangunan;

d. Melaksanakan  penelitian  berkas-berkas  permohonan  izin  yang

pembangunan, pemeriksaan sistem proteksi kebakaran dan sarana jalan

keluar dalam rangka penertiban rekomendasai izin penggunaan bangunan;

f. Melaksanakan penindakan terhadap pihak–pihak yang melanggar peraturan di Bidang Pemadam kebakaran;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Partisipasi Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SeksiPemberdayaanMasyarakat, mempunyai tugas :

b. Menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan peningkatan kesadaran di bidang pencegahan dan penanganan kebakaran;

c. Menyiapkan bahan penyusunan system pelatihan ketrampilan tenaga bantuan kebakaran yang berbasis masyarakat;

d. Merancang pembuatan brosur, selebaran dan lain-lain untuk bahan pencegahan dan pengendalian kebakaran;

e. Meningkatkan dan mengembangkan system, metode, peralatan dan kemampuan personel dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran;

f. Melaksanakan operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung rawan kebakaran;

g. Melaksanakan pemberian bantuan tehnik dalam upaya dan pengamanan pemadam kebakaran;

h. Melaksanakan Pemeliharaan dokumentasi kegiatan pencegahan penanggulangan kebakaran;

i. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, upaya pencegahan dini dan penanganan kebakaran serta akibatnya;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Partisipasi Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN  mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di lingkup bidang pemadaman dan penyelamatan.

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan atau kejadian lainnya;

b. Penyiapan rencana operasi dan bantuan tenaga atau personel untuk mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan jiwa atau kejadian lainnya;

c. Pelaksanaan bantuan teknis upaya pencegahan dan penanganan kebakaran;

d. Pelaksanaan program pembinaan potensi penyelamatan dan pertolongan atau kejadian darurat lainnya;

e. Pemberian bantuan penyelamatan dan pertolongan dalam kejadian kebakaran;

f. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan penyelamatan dan pertolongan korban kebakaran atau kejadian darurat lainnya;

g. Pelaksanaan hubungan kerja dalam penyelamatan dan pertolongan kebakaran atau kejadian darurat lainnya;

h. Pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan pertolongan korban kebakaran atau kejadian darurat lainnya;

i. Pelaksanaan hubungan informasi dan komunikasi saat kejadian kebakaran atau kejadian darurat lainnya;

j. Penelitian dan pengujian laboratorium terhadap bahan dan sebab terjadinya kebakaran atau kejadian darurat lainnya;

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

SeksiOperasiPemadaman, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan operasional pemadaman pada saat terjadi kebakaran secara cepat dan tepat;

b. Menyiapkan rencana operasi dan bantuan tenaga atau personel untuk mendukung kesiapan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;

c. Merencanakan kebutuhan personel dan material untuk operasi penanganan kebakaran;

d. Menyelenggarakan hubungan dengan instansi terkait untuk penanganan

kebakaran;

e. Melaksanakan hubungan informasi dan komunikasi yang menyangkut penyebab kejadian kebakaran;

f. Melaksanakan bantuan tehnis upaya pencegahan dan penanggulangan kebakartan;

g. Melaksanakan penelitian dan pengujian laboratorium terhadap bahan dan sebab terjadinya kebakaran;

h. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan pemadaman;

i. Melaksanakan pengaturan jariangan komunikasi antara pos bantu dengan pos komando;

j. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi atas segala jenis alat pemadam kebakaran yang berbeda; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pemadaman dan penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

SeksiPenyelamatandanPertolongan, mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan pertolongan pada kejadian kebakaran atau kejadian darurat lainnya;

b. mengembangkan kemampuan personel dalam upaya pencarian, penyelamatan, dan pertolongan pada kejadian kebakaran atau kejadian darurat lainnya;

c. menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan pertolongan korban pada kejadian kebakaran atau kejadian darurat lainnya;

d. Melaksanakan teknis administrasi dan operasional penyelamatan dan pertolongan pada kejadian kebakaran atau kejadian darurat lainnya;

e. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan pencarian, penyelamatan dan pertolongan pada kejadian kebakaran atau darurat lainnya;dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelamatan terkait dengan  tugas dan fungsinya.

BIDANG SARANA DAN PRASARANA mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dilingkup Bidang Sarana dan Prasarana.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang sarana

dan prasarana mempunyai tugas :

a. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyusunan rencana kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran;

c. pengelolaan sarana prasarana untuk mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan mulai dari proses rencana pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan pengendalian;

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana Dinas Pemadam Kebakaran;

e. pelaksanaan hubungan kerja dalam hal pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran;

f. pelaksanaan pembinaan terhadap personil dalam hal pemanfaatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran terkait dengan tugas dan fungsinya.

SeksiPengadaanmempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan seksi pengadaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Dinas pemadam kebakaran;

c. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas pemadaman kebakaran;

d. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana untuk mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan;

e. melaksanakan penataan, penyimpanan persediaan peralatan operasional pemadam kebakaran;

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap personil dalam hal penggunaan sarana dan prasarana, serta peralatan pemadam kebakaran;

g. melaporkan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana terkait dengan tugas dan fungsinya.

SeksiPemeliharaanmempunyai tugas :

b. menyusun rencana kegiatan seksi pemeliharaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

c. melaksanakan pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota serta melakukan pemeliharaan system informasi kebakaran dan penyelamatan;

d. melaksanakan verifikasi/ validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;

e. menerima dan menginventarisir laporan kerusakan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran;

f. memeriksa kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan laporan perbaikan;

g. memperbaiki sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran agar dapat dipergunakan kembali;

h. merawat secara khusus sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan agar tetap dapat dipergunakan;

i. melaporkan kegiatan perbaikan/ pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana terkait dengan tugas dan fungsinya.

SUMBERDAYAMANUSIA(SDM)

Dalam setiap organisasi HumanResourcesatau Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peran yang sangat vital baik sebagai organisasi

non profit maupun organisasi profit (organisasi swasta). Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan tujuan organsiasi yang hendak dicapai. Tanpa sumber daya manusia yang baik maka akan sangat sulit sebuah organisasi dapat mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu organisasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang tujuannya memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas dalam hal penanganan masalah kebakaran dan kejadian lainnya ( Non Kebakaran ) mulai dari melakukan upaya-upaya preventif/pencegahan kebakaran sampai pada upaya-upaya penanganan kebakaran yakni usaha-usaha operasional pemadaman kebakaran dan usaha-usaha penyelamatan akibat kebakaran baik usaha penyelamatan harta benda maupun usaha penyelamatan jiwa raga korban kebakaran dan pertolongan penyelamatan kejadian lainnya ( Non Kebakaran : Tawon, Ular, Pohon Tumbang, Korban Tenggelam dll )

2.3 ISU–ISUPENTINGPENYELENGGARAANTUGASDANFUNGSIOPD

Sebagaimana telah disebut diatas bahwa tugas dan fungsi institusi pemadam kebakaran dan penyelamatan bukan hanya saat terjadi kebakaran/operasi pemadaman kebakaran melainkan saat pra kebakaran dan pasca kebakaran. Pra kebakaran dengan lingkup kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi dan simulasi pencegahan kebakaran, Pembentukan Relawan Kebakaran.Kebiatan Inspeksi Proteksi kebakaran meliputi melakukan pendataan dan penilaian proteksi peralatan kebakaran terhadap kantor pemerintahan, pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas kantor-kantor swasta, gedung perusahaan, pabrik dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

Operasi Pemadaman Kebakaran dengan lingkup kegiatan meliputi; komunikasi, tindakan kajian dan analisis pemadaman secara cepat tepat, melakukan upaya lokalisir/minimalisir kebakaran, evakuasi terhadap korban kebakaran dan penyelamatan jiwa serta harta benda. Pasca kebakaran  dengan  lingkup  kegiatan  meliputi;  pendataan,  analisis

kerugian, mobilisasi pertolongan, penyelidikan atau investigasi penyebab kebakaran dan penyampaian laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka upaya tindakan rehabilitasi dan rekostruksi.

a. Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan dasar penanganan Kebakaran dan penyelamatan.

Untuk dapat mendukung tugas Bupati dimaksud perlu ditingkatkan tidak hanya untuk aparaturnya saja tetapi juga masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat mendorong berkembangnya pola pikir dan tingkat partisipasi serta keswadayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan Kebakaran.

Ada beberapa hal yang menyebabkan peningkatan kualitas penyelenggaraan penanganan Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk memberikan sumbangan pemikiran, kritik, saran dan informasi agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat, dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran yang tersedia.

2. Koordinasi dan kerjasama berbagai pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

b. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalamPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam implementasi situasi pra kebakaran, Operasi Kebakaran dan pasca kebakaran ini Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan memiliki keterbatasan seperti SDM, sarana dan prasarana namun Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan telah

berusaha melaksanakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro memiliki beberapa permasalahan cukup krusial yaitu :

1) Jumlah armada/kendaraan pemadam kurang dibandingkan dengan luas wilayah dan armada yang ada beberapa usia sudah tua

2) Keterbatasan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

3) Gangguan informasi komunikasi kejadian kebakaran;

4)  Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang;

5) Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang;

6) Kualitas dan kompetensi petugas masih perlu ditingkatkan.

7) Tenaga Pemadam idealnya dalam satu regu piket jumlahnya 5 orang, namun yang ada sekarang per regu 3 orang.

c. TantangandanPeluangDalamMeningkatkanPelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, sebagai bagian unsur pemerintah dari tiga pilar stake holders yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk melakukan tahapan pencegahan dan penanganan serta pasca kebakaran, memiliki tantangan dan peluang dalam pengembanganya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dengan semakin berkembangnya pendirian perumahan/tempat tinggal, tempat usaha baru, pabrik, ruko, pemasangan instalasi listrik baru maka potensi terjadinya kebakaran semakin besar sehinggga dengan itu juga kebutuhan masyarakat akan institusi pemadam kebakaran sebagai mitra dalam pencegahan, pemadaman dan pasca kebakaran semakin tinggi. Hal ini pun dapat dijadikan dasar Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas  Pemadam  Kebakaran  Dan

Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan sehingga lebih memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro terhadap bahaya kebakaran.

2) Penanganan bahaya kebakaran tidak mungkin dilaksanakan secara parsial tetapi dituntut dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dilakukan secara terpadu agar efektif mengurangi kebakaran. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme koordinasi atas prosedur tetap koordinasi pencegahan dan penanganan kebakaran dengan lintas unit sehingga disetiap langkah-langkah terpaduan dapat diketahui dengan jenis siapa yang bertanggung jawab dan berbuat apa pada tahap pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran, dengan tujuan penyelenggaraan diselenggarakan dengan terpadu, cepat dan tepat sasaran sehingga efektif pengurangan resiko kebakaran.

3) Peristiwa kebakaran dapat terjadi dengan sangat cepat dengan hitungan menit materi yang terbakar dapat sangat besar dan sulit dikendalikan. Pada 10 menit pertama suhu kebakaran bisa mencapai 100 derajat celcius, 20 menit kemudian menjadi 125 derajat celcius, 25 menit kemudian menjadi 800 derajat celcius, 30 menit kemudian menjadi 1200 derajat celcius. Pencegahan awal dapat dengan cepat dan akurat dilakukan oleh dengan pelaku usaha dan masyarakat melalui pemahaman dengan pemanfaatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

4) Dengan kepadatan hunian penduduk dapat saja terjadi kebakaran pada daerah-daerah yang sangat sulit diakses bagi peralatan dan petugas pemadam kebakaran, untuk itu dapat dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan bagi petugas pemadam kebakaran.

5) Membentuk Relawan Pemadam Kebakaran di setiap Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bojonegoro sebagai langkah preventif kebakaran.

6) Membangun sinergitas dengan Forpimka dan pihak Kecamatan terkait dengan penanganan bahaya kebakaran.

7) Meningkatkan Kemampuan Teknis personel lapangan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah secara menyeluruh dengan melakukan pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran (Pusdiklatkar).

d. Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

v Masih kurang memadainya sarana, prasarana dan anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

v Perlunya sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro akan pentingya APAR dalam upaya pencegahan dini terhadap kebakaran.

v Perlunya melanjutkan pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran disetiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dini terhadap kebakaran.

2.4 REVIEWTERHADAPRANCANGANAWALRKPD

a. Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 serta memperhatikan Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

b. Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah: “PercepatanDanPemerataanPembangunanberkelanjutan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi “.

c. Rancangan RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap PD dalam menyusun rancangan Renja PD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan  membandingkan antara program

pembangunan dari Pemerintah Daerah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota. Program/kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana .

d. Review Rancangan RKPD tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana disajikan pada Tabel TC 31.

TabelTC31

REVIEWTERHADAPRANCANGANAWALRKPDTAHUN2025 KABUPATEN BOJONEGORO

OPD:DINASPEMADAMKEBAKARANDANPENYELAMATAN

2.5 PENELAAHANUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2026 tidak terdapat usulan program maupun kegiatan yang berasal dari proses musyawarah desa maupun kelurahan.

BABIII

TUJUAN,SASARANDANPROGRAMKEGIATAN

3.1 TELAAHANTERHADAPKEBIJAKANNASIONAL DAN PROPINSI

TelaahanTerhadapKebijakanNasional

Rencana Pemerintah Daerah (RPD) 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPPD) 2024 - 2026 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendekatan Penyusunan RKP 2026 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan memperhatikan pada: Pengendalian perencanaan; Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2026; Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan dan Perkuatan integrasi sumber pendanaan

Ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan priorutas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RPD 2024 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kemeterian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga dan lintas wilayah serta kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagaimana disampaikan dalam RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah " “ Percepatan Dan PemerataanPembangunanberkelanjutandalamrangkapeningkatan pertumbuhan ekonomi “.

yang mempunya tujuau antara lain :

Tujuan 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,

transparan, bertanggungjawab dan inovatif

Tujuan 3 : Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan

Tujuan 4 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sector migas dan non migas

Tujuan 5 : Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan insfrastruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel3.1

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026

3.2. TUJUANDANSASARANRENJAOPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (CriticalSuccessFactor) yang ditetapkan setelah penetapan Isu Strategis. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan isu strategis tersebut Sedangkan sasaran menggambarkan

hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro mendukung Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro untuk periode RPD 2024-2026 dengan Tujuan 1 : “Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib” dengan sasaran “ Meningkatnya rasa aman dari bencana”.

Untuk itu berdasarkan Isu Strategis yang didukung oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel3.1TujuandanSasaran

3.3 PROGRAMDANKEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dengan beberapa penjelasan sebagai berikut.

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Yang menjadi pertimbangan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan terhadap program dan kegiatan adalah Pencapaian Isu Strategis Kabupaten Bojonegoro dengan tema sebagai berikut :

“PercepatanDanPemerataanPembangunanberkelanjutandalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi “.

B. PencapaianSPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan sebagai urusan wajib pelayanan dasar tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel,. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Standar Tehnis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dimana penanganan pemadaman kebakaran respontime ditentukan

15 menit dari awal petugas menerima laporan pengaduan dari masyarakat.

Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari OPD dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan wajib menyusun Standar Operasional Prosedur Pemadaman dan Penyelamatan dan Standar Operasional Prosedur Pencegahan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat.

C. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro tahun 2025, merencanakan 2 program 12 kegiatan yakni :

a. ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan BAhan Berbahaya dab Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

3. Investigasi Kejadian Kebakaran

4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana pada Tabel TC 32.

TabelTC32

USULANPROGRAMDANKEGIATANDARIPARAPEMANGKUKEPENTINGANTAHUN2026 SKPD: DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN

PENYELAMATAN

BABIV

RENCANAKERJADANPENDANAANPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Perangkat Daerah pelaksana program, RKPD Tahun 2026 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh Perangkat Daerah mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber – sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat Daerah. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Rencana Kerja Dan Pendanaan PD Dirinci sebagaimana lampiran pada Tabel Menu Renja SIPD 2026.

TabelMenuRenjaSIPD 2026

RUMUSANRENCANAPROGRAMDANKEGIATANAPBDTAHUN2026

OPD:DinasPemadamKebakaranDanPenyelamatan